Upaya penegakan Anti Korupsi di Denpasar sudah mulai dirasakan. Dengan diluncurkannya secara resmi 1 Paket Pekerjaan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan pagu 192.000.000 melalui e-Procurement (LPSE) tanggal 24 Oktober 2008, gendang perang terhadap korupsi sudah ditabuh Pemerintah Kota Denpasar. Selain MoU dengan KPK, penerapan e-Procurement adalah salah satu upaya pemkot Denpasar untuk mencegah korupsi yang terjadi di Denpasar. Dengan adanya e-Procurement, Pemkot Denpasar bisa melaksanakan transparansi di bidang pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan. Peluncuran pertama kali e-Procurement Denpasar juga sempat disaksikan oleh Rombongan KPK, Kementerian PAN dan BPKP yang langsung disambut Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Drs. A.A. Gde Dharma Duaja, ST. Bagi rekanan yang berminat, bisa langsung mengakses situs resmi e-Procurement Kota Denpasar di http://eproc.denpasarkota.go.id.

Rombongan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dipimpin oleh Ananda Juarsa Direktur Litbang Bidang Anti Korupsi mendatangi Pemerintah Kota Denpasar. Weittt…. tunggu dulu, bukan untuk kasus korupsi yang melibatkan aparat pemkot, tapi adalah untuk memenuhi undangan Walikota Denpasar dalam rangka evaluasi kerja sama (MoU) antara KPK dengan Pemerintah Kota Denpasar disertai peninjauan secara langsung pelayanan publik Denpasar yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Disela-sela presentasinya, Ananda Juarsa menjelaskan bahwa Denpasar menjadi target salah satu daerah penerima “Best Practice” karena upayanya dalam pencegahan korupsi di Denpasar.

Tepat pukul 10.00 wita, rombongan KPK yang juga didampingi Kementerian PAN dan BPKP tiba di Ruang Praja Utama Kantor Walikota . Mereka disambut oelh Setda Kota Denpasar yang mewakili Walikota Denpasar, Assisten I dan segenap pejabat-pejabat Pemerintah Kota Denpasar.

Acara yang merupakan evaluasi kelanjutan kerjasama (MoU) ini diakhiri dengan peninjauan KPK dan rombongan lainnya pelayanan publik yang berbasisi TI Kota Denpasar seperti e-Procurement (LPSE) Kota Denpasar, Call Center, Perijinan dan lain-lainnya

Kabar gembira bagi kamu-kamu yang bergerak di bidang Teknologi Informasi. Pelayanan publik Pemerintah Kota Denpasar sedang terus di tingkatkan. Salah satunya adalah dengan mengawinkan layanan publik dengan Teknologi Informasi (IT). “Ini adalah wujud keberpihakan yang besar dari Walikota terhadap pelayanan publik berbasis IT,” ungkap Nyoman Aryana Setda Kota Denpasar seperti dilansir wartaegov.com. Pemerintah Kota Denpasar pun sudah siap untuk menaikkan Tingkat Kantor Pengolahan Data Elektronik(PDE) menjadi setingkat Dinas. Sehingga Peningkatan status menjadi Dinas tersebut, diharapkan akan membuat garis koordinasi program-program e-Government pemerintah akan berjalan lebih terarah. Sebab, dinas-dinas tersebut akan berada di bawah koordinasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Penerapan e-Goverment memang dimulai dari leadership. Dengan adanya konsistensi Bapak Rai Mantra sebagai Walikota Denpasar untuk melaksanakan IT, maka secara tidak langsung perkembangan IT di Kota Denpasar akan berkembang dengan cepat. Salah satu pelayanan publik akan dilaksanakan adalah e-Procurement yaitu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang bisa diakses di http://eproc.denpasarkota.go.id.

Lebaran sudah semakin dekat. Libur pun mulai dirasakan seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali Denpasar. PNS (pegawai Negeri Sipil) bahkan mendapatkan libur panjang dari tanggal 29 September Sampai 5 Oktober 2008. Wah lama juga… Tapi pelayanan publik Kota Denpasar seperti Pembuatan KTP (Dinas Capil), Pengurusan Perizinan (Dinas Perizinan) dan RSU Wangaya tetap berlangsung. Seperti diberitakan www.denpasarkota.go.id yang merupakan situs resmi Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Denpasar beserta jajarang melakukan kunjungan dalam mempersiapkan tetap beroperasinya pelayanan publik sepanjang libur bersama pekan depan. Lebih jauh Kabag Humas Erwin Suryadarma menjelaskan bahwa Dinas Perizinan dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan selama libur pekan depan tetap beroperasi seperti biasa mulai jam 08.00 hingga pukul 13.00. ”Kebutuhan masyarakat tentang administrasi kependudukan seperti akte perkawinan, akte kelahiran, KTP atau KK tetap dapat terlayani,” tegasnya. Demikian juga di Dinas Perizinan para karyawan tetap masuk sebagaimana biasa untuk menerima pengurusan perizinan dari masyarakat. ”Libur hanya berlaku tanggal 1 – 2 Oktober saja,” tegas Erwin Selain itu, beberapa dinas juga tetap melakukan kegiatan yang diatur dalam bentuk piket. ”Misalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya. Petugas kebersihan tetap menjalankan tugas seperti hari-hari biasa. ”Demikian juga pelayanan pengurusan izin reklame tetap buka, termasuk petugas penertiban reklame,” ujar Erwin. Sebab jika tidak dilaksanakan penertiban dikhawatirkan pemasangan reklame liar akan marak. Dinas PU-pun melakukan shift untuk mensiagakan petugas penggelontorannya mengantisipasi terjadinya bencana banjir.

Dalam mengantisipasi bencana, Pemkot Denpasar tetap mensiagakan safe community. ”Tim siaga melibatkan Dinas Kebakaran, PMI Kota Denpasar, RSUD Wangaya serta Call Centre dan Radio Pemkot sebagai pusat koordinasinya,” jelasnya. Jika warga Denpasar mengalami kecelakaan, kebakaran, sakit ataupun kondisi gawat darurat lainnya yang memerlukan pertolongan segera dapat menghubungi telepon Call Centre 223333 atau Radio Pemkot di 244444. Call centre Pemkot Denpasar beroperasi 24 jam menggunakan sistem shift. Pelayanan siaga juga dilaksanakan oleh RSU Wangaya serta puskesmas-puskesmas di seputar wilayah Kota Denpasar. ”Pada dokter dan tenaga paramedis sepakat untuk tidak mengambil cuti bersama,” tegas Kabag Humas Erwin mengutip pernyataan Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini M.Kes. Lebih jauh Erwin Suryadarma berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan tetap beroperasinya pelayanan publik ini dengan baik.

sumber : www.denpasarkota.go.id

foto      : www.denpasarkota.go.id